Posted in: Info

Ini lah perintah terbaru Sri Mulyani pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN. CO. ID –  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan kepada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan 2020.

Pemeriksaan Laporan Keuangan 2020 ini sebagai respon berasaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyertaan modal negara (PMN) di PT Asuransi Jiwasraya serta PT Asabri.

“Temuan BPK Terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Asuransi Jiwasaraya dan PT Asabri, pemerintah meminta PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri merancangkan pemeriksaan Lapkeu 2020 sehingga mampu mendukung penyajian nilai investasi tetap 2020 secara andal, ” introduksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI dengan daftar Pembahaasan RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun anggaran 2019, Selasa (25/8) malam secara virtual.  

Pada ksesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serupa menjelaskan, berkaitan dengan temuan kegiatan atas program pensiun unfunded past services liablitiy pada PT Asabri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait penyajian kewajibann jangka panjang program pensiun.  

“Kami akan melakukan reviu dan penyesuaian atas penggunaan sangkaan serta metode penghitungan aktuarita dan dilakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi negeri pusat untuk mengungkapkan nilai kesibukan jangka panjang pensiun, ” terang Menkeu Sri Mulyani.  

Laksana kita tahu, pemerintah menanggung beban pembayaran program pensiun dan dana hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena menggunakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah beban itu terus meningkat berbarengan bertambahnya pembayaran manfaat setiap tahun.

Akibatnya besaran unfunded past service liability (UPSL) yang menjadi tanggungan pemerintah dalam program hari tua PNS juga naik.

UPSL adalah utang kepada dana pensiun dan menjadi kewajiban masa lalu dengan harus dibayarkan pemerintah kepada Taspen. Sampai Juni 2019, tagihan UPSL yang harus dibayarkan pemerintah menyentuh Rp 5, 3 triliun.

Negeri sudah mulai membayarkan UPSL dengan terjadwal dan masih terlaksana secara baik. Jika pemerintah membayar sebati komitmen maka tanggungan itu bakal beres.

Tagihan tersebut akan dibayarkan sekaligus tetapi diangsur sebanyak besar kali. Pembayaran pertama pada satu Januari 2020 senilai Rp 4, 65 triliun, kemudian tahun 2021 sebesar Rp 699 miliar.

Buat mengurangi beban tagihan itu, oleh karena itu program Tabungan Hari Tua (THT) Taspen sudah dialihkan dari kebaikan pasti ke iuran pasti. Oleh sebab itu beban itu tidak akan hidup kepada pegawai-pegawai PNS baru, sebab lebih banyak pegawai lama yang mempunyai manfaat pasti.

Mengutip Keterangan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018, terdapat beberapa kewajiban UPSL yang telah dibayarkan pemerintah kepada Taspen.

Misalnya saja, UPSL tahun 2012-2013 adalah sebesar Rp 7, 55 triliun. Selanjutnya, UPSL tahun 2014-2015 senilai Rp 6, 89 triliun, sedangkan tahun 2015-2016 mencapai Rp 669, 80 miliar.

Asal tahu saja, UPSL terjadi akibat adanya perubahan besar manfaat program THT PNS. Di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK. 02/2013 sebagaimana diubah menjadi PMK Nomor 144/PMK. 02/2018 menyebutkan kalau hasil perhitungan UPSL Taspen maupun Asabri ditetapkan menjadi kewajiban pemerintah.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menaikkan semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih untuk perhatian Anda, tersedia voucer percuma senilai donasi yang bisa dimanfaatkan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong11deng –>
PENYIDIKAN JIWASRAYA

gong11deng –>