Posted in: Info

Pengusaha sepakat UMP tahun 2022 mengacu pada UU Cipta Kerja

Jackpot hari ini Result SGP 2020 – 2021.

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN. CO. ID – JAKARTA . Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 akan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya.

Komite Langgeng Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam mengatakan pengusaha sepakat penetapan UMP di 2022 berpedoman pada UU Cipta Kerja, dan diharapkan hukum turunan sebagai pelaksana UU Membuat Kerja bisa segera rampung.

“Memang seperti yang kami harapkan supaya transformasi ekonomi melalui Omnibus law ini bisa segera di realisasikan. Jadi  memang PP bisa diselesaikan dan dunia usaha bisa sahih ada gambaran untuk membuat business plan. Investor juga bisa ada kepastian untuk buat kalkulasi usaha, ” ujar Bob kepada Langsung. co. id, Kamis (26/11).

Baca Juga: Menaker: Ada enam provinsi tetapkan UMP 2021 lebih tinggi sebab 2020

Serupa diketahui, pada 2021 Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan surat edaran tentang UMP 2021, dimana para Gubernur diminta  untuk menetapkan nilai upah minimum (UMP) tahun 2021 setara dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Bob menyebutkan, tahun 2021 merupakan tahun perjuangan untuk reda secepatnya. Karenanya, dia berharap, dengan diimplementasikannya UU Cipta Kerja oleh sebab itu terjadi  transformasi ekonomi Indonesia yagn lebih inklusif, UMKM bisa diberdayakan, investasi yang masuk dan usaha yang sudah ada bisa berdiam sehingga perbaikan ekonomi di tahun depan bisa lebih baik teristimewa.

Ia menuturkan, Rancangan Peraturan Negeri (RPP) tentang Pengupahan masih dibahas oleh Tripartit dalam Dewan Pengupahan Nasional yang turut melibatkan para-para ahli. “Masih dalam pembahasan, barangkali tinggal satu kali pleno sedang, ” kata Bob.

Bob biar berharap nantinya aturan pengupahan tersebut tidak hanya didominasi oleh upah minimum tapi juga upah berguna dan upah berdasarkan kompetensi.

Bersandarkan UU Cipta Kerja disebutkan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum provinsi tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi & ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan ini menggunakan data yang berasal dari lembaga yang berwenang dalam bidang statistik.

Upah minimum provinsi ini pun dihitung dengan memakai formula perhitungan upah minimum, dimana formula ini memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai formula perkiraan upah minimum akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih pada perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

. bg-color-linkedin background-color: #0072b1;

<! —

–> <! —

Video Pilihan gong9deng –>
<! —

UPAH MINIMUM

gong9deng –>