Posted in: Info

Sri Mulyani beberkan alasan pemerintah belum menarik PPh digital

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN. CO. ID berantakan JAKARTA . Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, pemerintah Indonesia akan menerapkan pajak digital setelah konsensus global dari Organization for Economic Co-operation and Developmen t (OECD) dan G20 disepakati tahun depan.

Adapun, OECD dalam publikasinya terkait Inclusive Framework OECD/G20 tentang Base Erosion Keuntungan Shifting menyampaikan 137 negara sudah melakukan pertemuan pada 8-9 Oktober 2020 dan menyepakati konsensus pajak digital diundur hingga pertengahan tahun depan.

Konsensus yang diundur pembahasannya yakni atas proposal Pilar satu; Unified Approach dan Pilar 2; Global Anti Base Erosion (GloBE). Kendati demikian, OECD belum menginformasikan tanggal resmi pembahasan selanjutnya.

OECD beralasan konsensus pajak digital tertunda lantaran negara di berbagai belahan dunia sedang fokus menangani efek pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) baik kesehatan maupun ekonomi. Sehingga, konsensus pajak digital sah diundur.

Baca Juga: Konsensus pajak digital gagal mencapai mufakat

“Konsensus pajak digital dengan dua pilar itu karena menduduki AS melakukan eletion-nya. Dalam G20 pentingnya untuk mencapai konsensus, dua pilar pajak digital diharapkan mampu tercapai di 2021, Indonesia menunjang terjadinya konsensus, ” kata Sri Mulyani dalam Konferensi APBN Keterangan Periode Realisasi September, Senin (19/10).

Meski sebetulnya, Indonesia sudah punya payung hukum atas pajak pembicaraan elektronik dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, tapi, Sri Mulyani mengatakan, konsensus pajak digital bertambah adil bagi semua negara pada dunia.

“Indonesia sudah menyiapkan kerangka peraturannya, yang tidak menciptakan adanya kebijakan yang saling memperlemah antara negara, ” ujar Menkeu.

Lamun demikian, Sri Mulyani, mengatakan substansi konsensus pajak akan berpengaruh secara luas terharap keadilan pajak dalam Indonesia atas perusahaan-perusahaan asing, makin tidak hanya soal pajak digital.

“Ini juga terkait Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) hendak tercantum pembagian minimum income tax, sampai trasparansi penerimaan pajak yang jadi operasi negera itu. Peduli Indonesia secara ekonomi dan marketnya besar, ” ujar Menkeu.

 

 

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat saya untuk menyajikan artikel-artikel yang berisi dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai sumbangan yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong11deng –>
PPH

gong11deng –>