Posted in: Info

UNDANG-UNDANG Cipta Kerja Disahkan DPR

KONTAN. CO. ID –  Undang-Undang (UU) Cipta Kerja resmi disahkan sebab DPR RI pada hari Senin 5 Oktober 2020, pada Kerap Paripurna DPR-RI dalam rangka Cakap Tingkat II dan Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, Pemerintah bersama dengan Lembaga Legislasi DPR RI telah membenarkan substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kegiatan pada Rapat Kerja dengan Awak Legislasi DPR RI pada agenda 3 Oktober 2020.  

Gajah Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, UU Cipta Kerja memiliki peranan yang sangat penting di dalam membawa Indonesia agar memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam perekonomian global, dan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.   Sebelumnya, Indonesia dihadapkan pada permasalahan hiper-regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencapai 43. 604 regulasi, sehingga daya saing Indonesia masih tertinggal dari beberapa negeri di Kawasan ASEAN.   Membangun Kerja mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan mau lebih efisien, mudah, dan terang, dengan adanya penerapan Norma, Pengampu, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) & penggunaan sistem elektronik.    

“UU Cipta Kerja mendorong supaya Indonesia menjadi lebih kompetitif serta mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, dengan tetap menyerahkan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja atau buruh”, ujar Menko Airlangga.

UU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat kemudahan berusaha dan pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, serta pemberian fasilitas dan kemudahan untuk pelaku usaha terutama UMKM, beserta ekosistem investasi yang kondusif.  

Manfaat Langsung Cipta Kerja Bagi Masyarakat

UU Cipta Kerja memprioritaskan UMKM dan pekerja.   Kejadian ini terlihat dari bentuk dukungannya untuk UMKM dengan memberikan kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission), kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kebesaran Intelektual (HAKI), kemudahan dalam membangun Perusahaan Terbuka (PT) perseorangan, persyaratan prizinan yang lebih mudah & juga biaya yang murah, jadi ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.   Selain tersebut, UU Cipta Kerja juga menganjurkan kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah 9 karakter, dan koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha Syariah, mengikuti dapat memanfaatkan teknologi.    

UU Cipta Kerja memberikan kepastian dalam percepatan proses sertifikasi legal, terutama bagi pelaku UMK dikasih kemudahan dalam proses sertifikasi & biaya yang ditanggung pemerintah, dan memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, dengan dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.    

Terhadap keterlanjuran perkebunan kelompok di kawasan hutan, masyarakat hendak dapat memiliki kepastian pemanfaatan akan keterlanjuran lahan dalam kawasan alas, di mana untuk lahan umum yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari negeri.   Bagi para Nelayan, UU Cipta Kerja telah mengatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan, yang dilakukan cukup melalui satu pintu.   Dari sisi perumahan, pemerintah akan memberikan percepatan pendirian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Sedikit (MBR) yang dikelola khusus sebab Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Selain itu, pemerintah juga mengatur percepatan Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah yang akan dilakukan sebab Bank Tanah.   UU Membentuk Kerja juga memberikan manfaat perlindungan yang nyata kepada pekerja, yang meliputi kepastian dalam pemberian pesangon, di mana dalam pemberian pesangon, Pemerintah menerapkan Program Jaminan Kematian Pekerjaan (JKP), dengan tidak menekan pemberian manfaat jaminan lainnya, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Maut, Jaminan Hari Tua, dan Taruhan Pensiun, serta tidak menambah muatan iuran dari pekerja atau pengusaha.    

UU Cipta Kerja juga mengatur jam kerja dengan khusus untuk pekerjaan tertentu, dengan memperhatikan trend pekerjaan yang mengarah pada pemanfaatan teknologi digital, termasuk untuk Industri 4. 0 & ekonomi digital.   Sementara, persyaratan PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. UNDANG-UNDANG Cipta Kerja juga tidak menghilangkan hak cuti haid dan terlanjur hamil yang telah diatur di UU Ketenagakerjaan. Salah satu pokok dalam UU Cipta Kerja tersebut adalah membahas mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral.   Menko Airlangga menguatkan, dalam UU Cipta Kerja, Imbalan Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tetap ada atau tidak dihapuskan.   Tak benar bahwa UMK dihapus. UM terbagi atas UMP dan UMK. Sedangkan UMS tidak diatur lagi dengan tujuan penyederhanaan struktur upah. Namun, perusahaan yang telah membalas UMS tidak boleh membayar risiko di bawah UMS tersebut setelah UU Cipta Kerja disahkan. “Upah Minimum Provinsi  (UMP) wajib ditetapkan oleh Gubernur.   Kenaikan Imbalan Minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang mau diatur dalam peraturan pemerintah”, ujar Menko Airlangga.

Sementara bagi pelaku usaha akan mendapat manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian di dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan berbasis risiko dan implementasi standar. Selain itu, pelaku usaha juga mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka kemudahan berusaha.     Cipta Kerja juga menyampaikan ruang kegiatan usaha yang bertambah luas, untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang daya yang diprioritaskan pemerintah.   Selain itu, pelaku usaha juga mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang lulus kuat dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, yang mana pelanggaran administrasi hanya dikenakan hukuman administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Kebahagiaan dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.


Reporter: Adv Team
Editor: Ridwal Prima Gozal


ADV

gong11deng –>